Jakarta, cakrawalanews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar mampu membongkar secara tuntas terkait pengurusan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH), menyusul dugaan suap impor bawang putih yang menjerat anggota DPR RI dari PDIP, I Nyoman Dhamantra dan lima orang lainnya.
Desakan tersebut disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat), anggota Dewan Pertimbangan Almisbat, Saiful Bahari,menyampaikan bahwa dalam laporan yang juga diberikan ke lembaga antirasuah tersebut juga disertakan data-data anggaran bawang putih dan data tambahan dari BPS.
“Kami Almisbat salah satu organisasi masyarakat sipil (LSM) yang selama ini mengkritisi kebijakan Kementan terkait RIPH menilai masalah yang harus diperhatikan ini, baik menyangkut soal kartel, soal monopoli, soal jual beli kuota dan juga soal yang terkait dengan penanaman wajib tanam bawang putih,” beber Saiful Bahari di kantor KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, (15/08).
Saiful juga menuturkan, sebelum memberikan laporan ke KPK, pihaknya telah melaporkan kasus suap ini serta dugaan kartel bawang putih ke Ombudsman dan KPPU.
Dimana menurut Saiful, ihwal impor bawang putih tersebut telah bermasalah sejak tahun 2013.
