“Contoh bias tafsir itu, adalah penggunaan terma ‘shodaqoh’, ucapan ‘terima kasih’, ‘tahu diri’, dan sebagainya,” kata dosen Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya ini.
Hal lain, kata dia, yang perlu dilakukan adalah integrasi pendidikan antikorupsi di sekolah dengan aktivitas sosial di masyarakat dan keluarga, misalnya di tempat mengaji, di masjid, komunitas hobi dan organisasi pelajar/remaja/pemuda serta organisasi kemasyarakatan lain.
“Terakhir, korupsi harus dipandang sebagai sesuatu yang sistemik, maka melawannya juga harus sistemik. Artinya, tidak boleh parsial. Seluruh subsistem dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus bersama-sama secara simultan melakukan gerakan antikotupsi,” katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada saat kegiatan “roadshow” Bus KPK 2019 “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” berupa workhop yang digelar di Gedung Siola, Kota Surabaya, Sabtu (13/7), mengatakan mata pelajaran antikorupsi siap masuk sekolah-sekolah di Kota Surabaya.
