Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai, ada 9 kriteria yang patut diperhatikan dalam seleksi Capim KPK periode 2019-2023. Anggota koalisi sekaligus peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menjelaskan, Capim KPK harus memiliki visi kuat dalam penindakan dan pencegahan korupsi.
“Sejatinya dalam memahami pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada pemidanaan penjara saja, akan tetapi ke depan pimpinan KPK harus juga berfokus pada isu pemulihan kerugian negara,” kata Kurnia.
Dalam pencegahan, Capim KPK patut memaksimalkan pembangunan budaya antikorupsi. Selain itu, calon juga harus memaksimalkan mandat yang dimiliki KPK sebagai anggota tim nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
“Kedua, memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna dalam rangka keberlanjutan penanganan perkara korupsi,” katanya.
Ketiga, kata Kurnia, calon harus memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia. Ia berharap pimpinan KPK mendatang memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal lembaga antikorupsi tersebut solid.
“Keempat, tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu,” katanya.
Keenam, calon harus memiliki kemampuan komunikasi publik dan antarlembaga yang baik. Kurnia menjelaskan, pimpinan KPK mendatang perlu menjaga cara berkomunikasinya karena mereka diawasi publik.
