Jakarta, Cakrawalanews.co – Pemerintahan Jokowi-JK kembali melontarkan wacana perombakan (reshuffle) kabinet. Wacana itu disampaikan langsung Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Atas wacana reshuffle itu, KPK mewanti-wanti Jokowi, terutama soal potensi masalah pada orang-orang yang bakal dipasang sebagai menteri agar tak menjadi beban negara.
“Penegakan hukum yang didasarkan pada bukti-bukti awal yang cukup itu supreme, sehingga seperti apa sebaiknya yang harus dilakukan bagi semua kita yang memang punya potensi masalah, agar tidak menjadi beban negara. Jelas jadi beban negara bukan pemerintah dan masyarakat saja karena indeks persepsi korupsi pusatnya pada beban berat itu,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, tadi malam.
Saut menyebut, yang punya potensi masalah itu bukan terkait kedudukan orang-perorang. Namun, kata Saut, dirinya mengingatkan hal itu karena berkaitan dengan penegakan keadilan dan proses manajemen pemerintahan yang baik.
“Saya tidak dalam posisi pada kedudukan orang perorang. KPK lebih kepada keadilanya yang harus ditegakkan dan pada proses manajemen pemerintahan yang baik seperti apa. Walau dari sisi pencegahan KPK juga memiliki beban kerja kewajiban untuk mencegah kerusakan lebih lanjut,” ujarnya.
