Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomer 120/sj Tanggal 16 Januari 2015 diharapkan menjadi regulasi hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam pendayagunaan tenaga lini lapangan baik PKB maupun PLKB.
”Jadi kedepan keberadaan tenaga PKB/PLKB harus difokuskan pada kegiatan pemberdayaan program-program KKBPK, bukan pada program di luar KKBPK,” tegasnya.
Perlu dikatahui sampai saat ini jumlah kader KB Kabupaten Tuban yang membantu tugas PKB/PLKB mencapai 2181 orang yang terdiri dari (PPKBD dab Sub PPKBD).(rls/ziz)
