Sebab impian mereka untuk bisa masuk sekolah favorit kandas bukan karena ketidakmampuan anak didik melainan karena kebijakan yang tiba-tiba berubah di akhir masa sekolah. “Desakan kami cuma satu, tunda dulu pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB 2019,” tegas Agatha.
Sebelunya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di sela rapat terbatas OPD terkait di bidang pendidikan mengaku juga banyak mendapat keluhan format zonasi dari para wali murid yang menginginkan anak mereka bisa bersekolah di SMA/SMK favorit tetapi tidak masuk meskipun nilai UN-nya tinggi lantaran tempat tinggalnya tidak masuk dalam zona yang dirumuskan.
Karena itu, Khofifah menginginkan sebanyak 90 persen siswa yang diterima di sebuah lembaga pendidikan SMA dan SMK Negeri itu dalam zona. Sedangkan 10 persennya bisa diikuti di luar zona itu. Maksudnya yang di luar zona itu seperti siswa berprestasi, karena kompetisi nilai UN, bisa karena orang tuanya pindah, atau berprestasi di bidang olahraga dan bidang tertentu.
“Ini sekarang sedang finalisasi. Insyaallah dalam waktu dekat ini dikeluarkan Pergubnya supaya bisa jadi referensi kepada calon anak didik baru di SMA dan SMK,” jelas gubernur perempuan pertama di Jatim. (jnr/wan/Pca)
