Gubernur mengatakan, tim quick response dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan pelayanan informasi dan konsultasi secara tepat dan cepat terkait PPDB, khususnya terkait informasi zonasi, baik yang berada didalam maupun diluar zona, kemudian yang berada didalam maupun diluar kota.
Iamenambahkan, tim quick response tersebut kedepan juga bertugas untuk melayani informasi terkait program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis, maupun informasi tentang Guru Tidak Tetap (GTT), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kemudian agar informasi tersebut valid, iajuga meminta disiapkan press release resmi. Berikutnya, disiapkan rilis terkait SPP gratis dan GTT PTT agar referensinya jelas, dan tidak terjadi perselisihan atau dispute.
Dalam kesempatan ini, gubernur mengajak para stakeholder, yakni pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri untuk bersama-sama memperkuat program pendidikan dual system SMK. Diantaranya adalah memperbarui MoU, kurikulum, dan kerjasama magang. “Kerjasama ini bisa diperluas, misalnya menyiapkan anak-anak magang bisa sampai sepuluh bulan,” katanya melalui siaran pers Humas Setdaprov Jatim.
