Apalagi persoalan kemacetan di Surabaya yang merupakan kota kedua terbesar di Indonesia sudah menjadi momok setiap harinya.
Jika hal itu atas dasar pertimbangan kemacetan di Jakarta yang lebih krodit, pun saat ini Surabaya memiliki persoalan sama.
Lantas, kenapa Surabaya seolah-olah dipersulit dalam hal regulasi? Apakah karena terkendala pendanaan, dimana AMC Surabaya memakai APBN murni? Jika pun terkendala pendanaan APBN, bukankah masih ada alternatif lain dengan mengandeng pihak swasta? Tentunya jika ada kemauan pasti ada jalan.
Tentunya, kata Hakim, hal ini menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan buat para Calon Wali Kota Surabaya pengganti Risma mendatang untuk bisa mewujudkannya.
“Kita akan lihat siapa di antara cawali-cawali mendatang yang sanggup mewujudkan transportasi massal cepat di Surabaya,” katanya.
Dipilihnya transportasi massa Trem oleh Wali Kota Surabaya lantaran ada semangat untuk menghidupkan kembali sejarah Trem di Surabaya yang dulu sempat ada pada saat Pemerintahan Hindia Belanda.
“Ini bukan sekedar menghidupkan kembali sejarah Trem yang pernah dimiliki kota Surabaya, tapi Juga sebagai transportasi yang mampu mengurai kemacetan dan sebagai ikon destinasi kota Surabaya,” kata Hakim yang juga penulis buku dwilogi Tri Rismaharini ini.
Kedepan kata Hakim, transportasi Trem akan sangat diminati warga kota Surabaya dan transportasi yang rama lingkungan, baik dari sisi keselamatan maupun kemanan penumpang. Proyek Trem menurutnya perlu diwujudkan, apalagi Jakarta sudah memiliki MRT.
“Surabaya perlu mewujudkan tranportasi berbasil rel dalam menyongsong perkembangan transportasi massa di tanah air. Ini adalah harapan warga Surabaya,” katanya.(*)
