“Bedanya Bus Suroboyo bukan termasuk transportasi berbasis jalan rel sehingga masih belum bebas hambatan saat di jalan raya,” kata penulis buku dwilogi Tri Rismaharini ini.
Memang diakui untuk mewujudkan semua itu tidak mudah karena terkendala birokrasi yang rumit.
“Maka di buku trem, saya sebut transportasi adalah politik. Persoalan trem tak kunjung bisa direalisasikan, meski semua persiapan baik kajian, sarana dan prasarana, infrastruktur dan lainnya selesai dilakukan. Namun pembiayaan masih menunggu kebijakan pusat,” kata Hakim yang juga jurnalis di Kantor Berita Antara ini.
Menurut Hakim, secara politik anggaran, Surabaya cukup mampu untuk membangun transportasi massal cepat itu. Hanya saja, semua itu terbentur dengan sejumlah aturan yang ada di pemerintah pusat.
Atas kondisi itu, ada anggapan adanya ketidakadilan dalam pembangunan transportasi massal di kota metropolitan di Indonesia, khususnya Surabaya. Anggapan ketidakadilan ini bermula dari mencermati progres pembangunan proyek MRT dan LRT di DKI Jakarta yang berjalan mulus.
Namun tidak demikian halnya di Surabaya. Padahal kedua kota itu (Jakarta dan Surabaya) adalah sama-sama kota besar metropolitan di Indonesia.
Apalagi biaya MRT Jakarta jauh lebih mahal dari pada trem di Surabaya. Jika MRT/LRT biaya awalnya JPY¥ 133 miliar (Rp16,3 triliun) namun pada fase kedua (dari Bundaran HI sampai Kota) meningkat menjadi JPY¥ 199 miliar (Rp24,9 triliun), maka trem di Surabaya hanya Rp2,4 triliun.
Bahkan informasi yang diperoleh anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Kementerian Perhubungan terungkap APBN 2017 saat itu tidak mengalokasikan anggaran untuk membangun trem di Surabaya.
Hal ini dikarenakan pemerintah pusat tengah berkonsentrasi membangun infrastruktur dan LRT di Palembang, menjelang pelaksanaan Asean Games 2018 di daerah tersebut. Anggaran sekitar Rp. 4 triliun tersedot ke sana, sehingga ada kemungkinan pembangunan trem tidak bisa dimulai pada 2017.
Meski demikian, persiapan angkutan massal cepat (AMC) di Surabaya sudah digagas cukup lama, sehingga pemerintah pusat tidak bisa begitu saja mengalihkan pengalokasian anggaran untuk kepentingan lain.
