“Hal ini penting karena pelaku pengadaan bisa menjadi lebih profesional nantinya, dan menjadi lebih efektif dan efisien dalam pengadaan barang dan jasa,” terangnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan, kata Ronny, yakni bersinergi dengan OPD untuk melaksanakan katalog lokal berbasis elektronik. Katalog elektronik baik katalog nasional, sektoral, maupun lokal, merupakan keputusan bersama dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Hingga tahun 2018 sudah 4 provinsi yang menekan MoU e-Katalog lokal, yakni DKI Jakarta, Riau, Gorontalo, dan NTT. Dan kini bertambah menjadi 5, dengan Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Dalam rangka e-Katalog ini, LKPP tidak hanya mendorong pengadaan yang efektif, efisien dan akuntabel, namun juga meningkatkan partisipasi produk lokal dan industri kreatif Jawa Timur untuk masuk dalam katalog.
“Mudah-mudahan dengan MoU ini kami tidak hanya bertanggungjawab terhadap MoU nya, namun juga bagaimana produk-produk lokal itu bisa masuk di e-Katalog,” tuturnya.
