Tidak sedikit TKA di Jawa Timur yang bekerja di perusahaan sektor perdagangan (20,92 persen). Mereka tersebar di berbagai daerah, paling banyak di Pasuruan (23,8 persen).
Di Surabaya, jumlah TKA juga cukup banyak. Ada sebanyak 16,66 persen TKA di Jatim yang terdata juga bekerja di Surabaya, bisa jadi mereke bekerja lintas kabupaten/kota.
Dari seluruh data Disnakertrans Jatim, ada yang cukup menarik. Ada sebanyak 0,33 persen TKA di Jatim yang tidak terdata jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan.
Padahal, dalam hal perizinan, jenis kelamin menjadi biodata utama yang langsung terdata oleh petugas imigrasi atau pemberi izin. Meskipun ada sebagian negara yang menerapkan jenis kelamin “lainnya”.
Himawan menegaskan, perizinan tenaga kerja asing tidak menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jatim. Melainkan menjadi otoritas Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Tugas kami hanya mengawasi mereka selama bekerja di Jawa Timur,” kata Himawan ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi, baru-baru ini.
Fungsi pengawasan ini, lanjutnya, baru bisa dilakukan setelah TKA itu bekerja selama 1 tahun di Jawa Timur dan sudah memperpanjang izin tinggal sementaranya. Itupun tidak semua TKA terawasi oleh Pemprov Jatim.
