Ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, papan berupa shelter, sandang pakaian. Hal itu juga termasuk juga fasilitas-fasilitas kritis seperti listrik dan alat komunikasi.
“Ingat waktu kita bencana Palu, listrik kita mati kolaps semuanya, harusnya sudah dihitung, berapa kecepatan untuk memulihkan kembali listrik supaya komunikasi berjalan kembali,” ujar Deny.
Setiap daerah kata dia sebetulnya harus memiliki daftar kebutuhan kritis, sehingga masyarakat bisa mandiri saat bantuan belum bisa tiba. Jika perlu, pemerintah daerah bisa menyiapkan alat berat untuk disimpan di tempat yang aman
Parameter berikutnya adalah kebijakan supaya mitigasi berjalan di bawah payung hukum yang jelas. Kebijakan itu bisa berupa pembangunan infrastruktur hingga pendidikan publik termasuk dimasukkannya kurikulum bencana ke dalam materi pelajaran.
Namun, mitigasi struktural saja tidak cukup. Deny mengatakan parameter kelima adalah mobilisasi sumber daya. Masyarakat menurutnya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, BNPD atau BNPB semata.
“Karena mobilisasi itu penting termasuk di keluarga,” kata dia.
