BPK lanjut Sukardi, merupakan satu-satunya lembaga eksternal keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 yang independen dan profesional. Sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan harus dikoordinasikan secara mantap dan terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih.
Hasil pengawasan harus segera ditindaklanjuti untuk kepentingan pengambilan keputusan maupun kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Intinya, bahwa apapun hasilnya kinerja pengawasan secara makro memiliki pengaruh dan menjadi penentu bagi fungsi perencanaan. Penyelesaian tindak lanjut dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan fungsi pengawasan, efektivitas, kecermatan, keandalan sehingga terwujudnya pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna,” terangnya.
Ia menekankan, bahwa tingkat penyelesaian atau penuntasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada hakikatnya merupakan tolak ukur dan kunci keberhasilan. Keberhasilan tersebut tidak saja bagi kinerja fungsi pengawasan itu sendiri melainkan bagi kepentingan manajemen organisasi sebagai objek yang diperiksa.
Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebenarnya layak dipandang sebagai ukuran keberhasilan organsisasi dalam meningkatkan kinerjanya setiap saat. Baik dalam mengingkatkan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil langkah. Oleh karenanya, perkuatan sinergitas antara Pemprov Jatim dan BPK RI Perwakilan Jatim harus terus mempererat jalinan koordinasi dan berbenah diri demi kelancaran pelaksanaan tugas.
