Meski demikian, lanjut dia, mereka mengirim lagi laporan realisasi dana BOS ke dinas pendidikan. Namun setelah laporan, kata dia, mala dicarilah kesalahan-kesalahan termasuk izin operasioanal sudah mati, belum bayar pajak tahun 2017 dan lainnya.
Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Surabaya Agnes Swarsiati sebelumnya saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan mengecek adanya pemblokiran rekening BOS tersebut.
Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pemblokiran rekening BOS itu, Agnes enggan menjawab dan mengarahkan ke kepala dinas pendidikan setempat. “Tanya langsung ke pak kepala,” katanya singkat.
Diketahui Dinas Pendidikan Surabaya telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada kepala SDN/swasta pada 4 Oktober 2018 dengan Nomor 900/9805/436.7.1/2018 tentang Surat Teguran BOS.
Surat tersebut menyebutkan bahwa ada sekitar 301 sekolah dasar negeri dan swasta yang sampai 3 Oktober 2018 belum menyelesaikan laporan realisasi dana BOS SD triwulan I dan II Tahun 2018. (ant)
