Di Jatim, sistem IT ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov. Jatim, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan. Disperindag sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan pusat datanya nantinya disentralkan di Disperindag Prov. Jatim.
Berdasarkan pengalamannya sebagai gubernur, Pakde Karwo menyampaikan, untuk penanganan sekuritis yang dilakukan polisi pada single window ekspor impor harus dilakukan pada pra prosesnya. Ini disebabkan karena kontainer yang sudah masuk single window ini telah lolos proses dan dinyatakan clean.
“Jangan sampai saat proses dan pasca naik kapal, masih ada proses sekuritis oleh polisi. Kalau ada permasalahan harus ditangani sebelum (pra) single window. Single window menjadi sangat efisien, karena ongkos di pelabuhan sangat terukur. Di Jatim telah ada kesepakatan dari Polda Jatim mengenai hal tersebut,” tegasnya.
Untuk itu, penggunaan IT inilah yang memudahkan pengecekan apabila terjadi penyimpangan dalam proses. Sebagai contoh, setiap barang dengan jadwal yang ditentukan seharusnya sudah masuk, tetapi barangnya masih ditumpuk di pelabuhan, maka langsung ditangani Polda.
Selain dwelling time, Pakde Karwo juga memaparkan pembangunan bidang kemaritiman di Jatim. Beberapa program dilakukan seperti program pengembangan perikanan tangkap, program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta program pengembangan kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan.
