Dalam merealisasikannya, OPD pun kerap mengalami permasalahan penanganan ODHA. Seperti Dinkes dan RSUD, permasalahan pelayanan konseling bagi ODHA belum maksimal sehingga ODHA kurang mengerti bahwa pengobatan HIV/AIDS membutuhkan waktu yang sangat atau jangka panjang.
Selain itu pelayanan pengambilan obat juga sangat lama ditambah pendampingan penderita dan keluarga ODHA oleh puskesmas tidak berjalan maksimal dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga puskesmas.
Sedangkan Dinas Sosial, mengaku tidak semua ODHA mau menerima bantuan nutrisi yang diberikan oleh Dinsos karena merasa malu atau ODHA sudah meninggal dunia. Dukungan keterampilan/pelatihan yang diberikan bagi ODHA belum didukung dengan manajemen usaha (modal usaha).
Sejumlah OPD pun juga mengalami permasalahan yang berbeda. Yang menjadi poin penting lainnya adalah alur pembuatan SKTM (surat keterangan tidak mampu) bagi ODHA. Kesepakatan alur pembuatan SKTM bagi ODHA perlu diatur. Penderita HIV/AIDS yang tidak mempunyai BPJS harus mengurus SKTM dari kelurahan yang melalui RT/RW, yang terkadang membutuhkan waktu lebih dari satu hari.
“Untuk permasalahan di Dinas Kesehatan, solusi yang kami lakukan dalam konseling pada ODHA di puskesmas dan RSUD dilakukan secara tim akan memaksimalkan SDM yang sudah dilatih konseling secara maksimal,” terang kepala Dinkes.(Mj)
