Dia mengatakan, dana milik BNPB belum mencukupi untuk menutupi kerugian tersebut. Oleh karena itulah, dalam hal ini pemerintah pusat ikut membantu pemerintah daerah dalam mencukupi kekurangan dana tersebut.
Namun untuk masalah kerugiannya sendiri, BNPB masih melakukan perhitungan.
“Paling banyak sektor permukiman hampir 65 persen (rusak). Saat ini berdasarkan hasil kerugian kita masih melakukan perhitungan berapa yang harus dikeluarkan untuk pemulihan. Perkiraan kebutuhanya sekitar Rp 7,7 triliun. Kalau ada yang rusak ya nanti kita hitung lagi,” sebutnya.
Menurut Sutopo, total kerugian yang mencapai Rp 7,7 triliun itu, belum mampu secara penuh ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, pemerintah pusat ikut membantu dalam memberikan dana tersebut.
