Cara ini, dinilai solusi tepat menahan parahnya tingkat kemiskinan Jatim. Mengingat Bulog telah memutuskan menurunkan dari 15 kg menjadi 10 kg dalam penyalurannya. Belum lagi distribusinya yang tidak tepat waktu semakin menyulitkan masyarakat miskin. “Maka dari itu kami inisiatif sesuai dengan visi dan misi, bahwa khusus kepada orang miskin jadi prioritas. Dalam (penyaluran) 10 kg beras itu belum menyelesaikan masalah. Maka ditambahlah 20 kg plus 10 kg,”ungkapnya.
Untuk menambah itu, diperlukan total dana Rp 160 milliar. Dimana telah dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp 80 milliar. Tinggal sisa setengahnya yang oleh pemprov digunakan skema Rp 36 milliar dari biaya tak terduga dan selebihnya Rp 43 milliar diambilkan dari kas daerah lewat PAK. Yang digedok, Jumat (28/7) di sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim. “Sudah di Bulog, sudah dibagi 20 kg, tapi belum keluar. Mungkin masih ada rapat-rapat lagi. Tapi kita sudah ditagih punya hutang kepada Negara Rp 43 millir itu,”tuturnya kepada wartawan.
