“Menyatakan bahwa warga dan mahasiswa Papua tidak pernah mengalami ada diskriminasi, termasuk diskrimanasi sosial. Baik selama di Surabaya maupun saat kejadian di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan no 10 pada tanggal 6 Juli lalu,” kata Piter ketika melakukan konferensi pers di Kantor Kecamatan Tambaksari, Kamis (12/7/2018).
Menurut Piter, kegiatan yang berlangsung pada tanggal 6 Juli lalu merupakan kegiatan pendataan penduduk non permanen. “Sudah sesuai Permendagri 14/2015. Tidak ada pelanggaran HAM ataupun yang lain pada kejadian ini,” jelasnya.
“Kalaupun ada teriakan yang menyerukan adanya perbuatan rasis dari pihak keamanan, setelah kami klarifikasi itu bukanlah dari adik-adik mahasiswa Papua. Melainkan saudari Anindya Shabrina yang bukan merupakan mahasiswa Papua,” tegas Piter.
