“DPRD harus bisa mengontrol terhadap kinerja Pemerintah Kota, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan segala macam, artinya benar ngak mereka mencapai target,” Armuji.
Banyaknya proyek pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tidak selesai tepat waktu pada 2015 lalu membuat kalangan DPRD Surabaya gerah.
Pasalnya, proyek gagal tuntas tersebut membuat serapan anggaran pada tahun 2015 menjadi minim.
Terkait hal tersebut Ketua DPRD Surabaya, Armuji memandang, bahwa fungsi kontrol DPRD Surabaya benar-benar maksimal pada tahun 2016. Terutama kontrol terhadap kinerja Pemkot Surabaya terkait pembangunan fisik. Sebab, proyek-proyek pembangunan banyak yang tidak sesuai dengan target.
“DPRD harus bisa mengontrol terhadap kinerja Pemerintah Kota, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan segala macam, artinya benar ngak mereka mencapai target,” ujarnya.
Politisi asal PDI Perjuangan ini menilai, penggunaan APBD 2016 harus bisa dikawal dengan baik. Terutama dari sisi serapan anggaran. Terlebih kalangan dewan harus bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal proyek yang digarap pada 2016.
