Dokumen itu berupa perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, serta perjanjian kerja sama (PKS) yang disebut tidak pernah dilaksanakan.
Selain itu, penyidik menemukan dugaan pembuatan kuitansi honorarium konsultan hukum palsu senilai Rp2,41 miliar. Dokumen tersebut diduga digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran kas perusahaan telah digunakan untuk kegiatan yang sah.
Tak hanya pengeluaran tersebut, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada 2025, nilainya mencapai Rp707.775.022, sedangkan pada 2026 sebesar Rp152.784.430.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Kejati Jatim menjerat para tersangka dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara sangkaan subsidernya menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Keempat tersangka ditahan di Rumah Tahanan Cabang Kejati Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. (*)



