NW dan MN kemudian menghubungi EES untuk mencari pengacara. EES lantas memperkenalkan MM sebagai advokat yang dapat memberikan pendampingan hukum.
Namun, dalam proses tersebut, MM diduga menawarkan jasa untuk mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak dihentikan. Untuk itu, dia disebut meminta biaya jasa hukum Rp100 juta serta dana penutupan perkara sebesar Rp500 juta.
Permintaan tersebut disetujui NW dan MN. Dana kemudian dikeluarkan dari kas PD TS KBS dengan memerintahkan Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan untuk menyerahkannya melalui EES kepada MM.
“Uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” jelasnya.
Persoalan serupa kembali terjadi pada April 2025. Ketika Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi periode 2013–2024, MM diduga kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta dan dana tambahan Rp995 juta.
Permintaan itu kembali disetujui NW dan MN. Bahkan, jumlah dana yang dikeluarkan terus bertambah hingga mencapai Rp2,41 miliar.
Uang tersebut juga disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, proses hukum terhadap perkara yang sedang ditangani kejaksaan tetap berjalan.
Untuk menutupi pengeluaran dana tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen fiktif.



