Dari anggaran awal sekitar Rp11 miliar, sebagian dana dialihkan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat penampungan sementara.
Anggaran yang tersisa untuk pembangunan gedung disebut sekitar Rp9 miliar.
Karena itu, Komisi B ingin melihat secara langsung hasil pembangunan yang telah menghabiskan anggaran tersebut.
DPRD juga ingin memastikan apakah fasilitas yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan pedagang maupun pengunjung.
“Nah, itu untuk bangunan gedungnya Rp 9 miliar itu. Kita pingin tahu Rp 9 miliar itu seperti apa sampai hari ini,” katanya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah penataan pedagang setelah pasar kembali beroperasi.
Machmud mempertanyakan apakah pasar nantinya hanya menampung pedagang lama atau membuka ruang bagi pedagang baru.
Termasuk bagaimana sistem pengelompokan pedagang agar aktivitas perdagangan lebih tertata.
Menurutnya, Pasar Keputran Selatan memiliki karakteristik tersendiri karena dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan unggas, khususnya ayam.
Karena itu, keberadaan fasilitas pendukung seperti rumah potong unggas (RPU) menjadi hal penting yang perlu dipastikan sebelum pasar dibuka.
Machmud mengingatkan, aktivitas pemotongan ayam di lokasi tersebut sebelumnya pernah menuai protes.




