Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Eko Mulyono mengingatkan agar APBD tidak berhenti sebagai instrumen penyerapan anggaran. Anggaran daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya menentukan alokasi berdasarkan program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Dengan begitu, belanja daerah tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan dampak yang bisa dirasakan warga.
Seluruh fraksi yang menyampaikan pandangan umum pada rapat tersebut pada prinsipnya menerima Raperda APBD Kota Tegal 2027 untuk dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan DPRD.
Tahap pembahasan berikutnya menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjawab catatan legislatif.
Berbagai masukan itu diharapkan masuk dalam penyempurnaan rancangan anggaran sebelum ditetapkan. (*)



