Di sisi belanja, fraksi-fraksi mendorong alokasi anggaran yang lebih efektif. Belanja pembangunan perlu diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Di antaranya penanganan banjir, perbaikan jalan, pengelolaan sampah, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Penataan pasar dan kawasan pedagang juga menjadi perhatian. Begitu pula akurasi data penerima bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pedagang kaki lima (PKL).
Selain itu, DPRD menyoroti pengelolaan aset daerah dan keberlanjutan program prioritas pembangunan.
Pemerintah Kota Tegal diharapkan tidak hanya menjelaskan rencana anggaran, tetapi juga memberikan jawaban konkret atas berbagai masukan tersebut.
Fraksi Amanat Persatuan, melalui pandangan umum yang dibacakan Tengku Rayhan Makarim, menekankan pentingnya penyusunan APBD secara realistis dan berhati-hati. Anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Target pendapatan harus bisa dicapai, belanja harus tepat sasaran, dan persoalan yang dikeluhkan warga, seperti banjir, kemacetan, PKL, dan parkir, tidak boleh terus berulang dari tahun ke tahun,” kata Tengku.



