Surokim menambahkan, masyarakat wajar mempertanyakan keputusan tersebut karena agenda paripurna yang ditinggalkan bukan kegiatan seremonial biasa. Pengesahan APBD merupakan tahapan penting yang menentukan arah belanja pemerintah daerah, termasuk program pembangunan dan pelayanan publik.
“Jika diamati dari alasan yang muncul di media, publik memang layak meradang. Agenda penting untuk publik bisa tidak diprioritaskan dan luput dari perhatian. Itu yang membuat sedih,” tandasnya.
Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (11/11/2026), diwarnai pemandangan tak biasa. Di tengah kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, seluruh anggota Fraksi Partai NasDem justru tidak terlihat di ruang sidang.
Sebanyak 10 anggota Fraksi NasDem tercatat tidak menghadiri rapat paripurna yang membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya penyampaian pendapat akhir fraksi dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman, menyampaikan dari total 116 anggota DPRD Jatim, sebanyak 79 orang hadir dan 37 lainnya tidak hadir.
Khusus Fraksi NasDem, seluruh 10 anggotanya tercatat absen dengan alasan mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) partai. (caa)
