Rumah kos di lokasi tersebut dibatasi maksimal tiga lantai. Ketentuan itu merujuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian yang Layak.
Ketiga bangunan tersebut juga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).
Karena itu, Satpol PP menghentikan operasional dua kos yang sudah dihuni sekaligus menghentikan pengerjaan bangunan yang belum selesai.
“Dia tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan itu kos-kosan kalau di pemukiman itu (berdiri) sampai lima lantai enggak boleh. Maksimal itu tiga lantai, kalau kos-kosan,” tegasnya.
Penertiban tidak berhenti pada penghentian aktivitas.
Irna menyebut Pemkot Surabaya tengah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Pembongkaran menjadi salah satu langkah yang disiapkan.
“Di pemukiman (berdiri) lima lantai, itu pasti nanti akan kita bongkar,” ungkap Irna.
