“Kalau seandainya dari sisi usahanya, maka perlu diperbaiki. Tapi kalau seandainya dari sumber daya manusianya, ya maka perlu diubah struktur organisasinya,” tegas Blegur.
Melalui instrumen pengawasan yang ketat, terarah, dan konstruktif ini, DPRD Jatim optimistis iklim bisnis BUMD ke depan akan menjadi jauh lebih sehat. Perusahaan daerah dituntut untuk bertransformasi menjadi entitas profesional yang transparan, akuntabel, serta mampu mendongkrak kemandirian ekonomi regional demi kesejahteraan masyarakat luas di Jawa Timur. (caa)
