Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap langkah penertiban dan kajian yang dilakukan oleh DPRD semata-mata bermuara pada penguatan fiskal daerah. Menanggapi adanya BUMD yang dinilai pasif atau “tidur” karena tidak menyumbangkan pendapatan signifikan hingga muncul wacana agar tidak diperpanjang, Blegur menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada data yang kuat.
“Sehingga apa pun yang disampaikan oleh ketua komisi tadi itu sudah merupakan kajian dan penelitian terkait dengan evaluasi BUMD yang ada di Jawa Timur,” tambahnya.
Lebih lanjut, Blegur menguraikan bahwa proses evaluasi ini harus diarahkan secara tepat sasaran dengan membedah akar permasalahan secara objektif dari dua sisi utama, yakni tata kelola sektor usaha maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam perusahaan.
