Padahal, penguatan pengawasan dibutuhkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Fraksi PDI Perjuangan menilai pengawasan tidak boleh dipandang sebagai fungsi administratif semata. Pengawasan harus menjadi instrumen penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
“Penguatan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas belanja daerah. Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,” pungkas Deni.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai enam rekomendasi strategis, yakni penyelarasan dokumen anggaran akhir, penyusunan skenario risiko fiskal, perbaikan komposisi belanja, kesiapan program untuk mencegah rendahnya penyerapan, penetapan target hasil yang terukur, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Fraksi PDI Perjuangan berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam rapat paripurna, tetapi benar-benar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD 2027. (caa)
