Angka tersebut naik sekitar Rp138,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal, tetapi kenaikannya seluruhnya berasal dari transfer pemerintah pusat.
Sebaliknya, target PAD justru turun sekitar Rp20,255 miliar dibandingkan usulan awal. Jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen.
“Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” tegas Deni.
Fraksi berlambang banteng moncong putih itu juga mengingatkan pemerintah provinsi agar berhati-hati dalam menyusun skema pembiayaan defisit. APBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp1,091 triliun yang direncanakan ditutup melalui perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, angka SiLPA tersebut masih berupa proyeksi sehingga perlu disiapkan skenario fiskal apabila realisasinya tidak sesuai perkiraan.
“Pembiayaan APBD harus disusun secara realistis dan terukur. Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari,” imbuhnya.
Sorotan lainnya tertuju pada anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Dalam APBD 2027, anggaran lembaga pengawasan internal tersebut turun 28,03 persen, dari Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar.
