“Seluruh fraksi di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Semua saran, masukan, dan harapan fraksi-fraksi agar segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim,” ujarnya.
Gubernur Khofifah menyampaikan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur. Prioritas tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan infrastruktur konektivitas, peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, serta penguatan mutu pendidikan.
Selain itu, prioritas pembangunan juga mencakup peningkatan derajat kesehatan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan keharmonisan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, persetujuan APBD 2027 merupakan puncak dari rangkaian pembahasan intensif, dinamis, dan konstruktif antara Pemprov Jatim dan DPRD Jatim.
