Angka tersebut perlu dicermati dalam pembahasan anggaran, terutama untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dasar perencanaan yang jelas.
Eko menilai, evaluasi terhadap Sekdaprov sebagai ketua TAPD dan jajaran TAPD diperlukan agar proses perencanaan anggaran berjalan sesuai jadwal. Sebagai Ketua TAPD, Sekdaprov memiliki peran penting dalam mengoordinasikan pembahasan anggaran bersama perangkat daerah. Penyusunan APBD bukan sekadar memenuhi tahapan administratif tahunan. Dokumen tersebut menentukan arah program, kegiatan, dan penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. “Verifikasi RKA sebaiknya tidak berlarut-larut. Dengan target pengesahan RAPBD pada 10 November 2026, pemerintah provinsi perlu memastikan seluruh tahapan pembahasan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (caa)
