Menurutnya, proses penyusunan anggaran harus berjalan lebih terukur mengingat dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah pada tahun mendatang. “Kami menilai RKA belum final. Padahal, waktunya sudah mepet karena RAPBD 2027 dijadwalkan disahkan pada 10 November 2026,” ujar Eko.
Menurutnya, kepastian penyelesaian RKA menjadi hal penting dalam pembahasan RAPBD 2027. Tanpa proses verifikasi yang tuntas, pembahasan anggaran berisiko tidak berjalan optimal menjelang tenggat pengesahan.
Berdasarkan RKA yang disampaikan kepada Komisi A, anggaran belanla masing-masing menunjukkan nilai yang cukup besar. Belanja di Biro Administrasi Pimpinan tercatat sebesar Rp34,43 miliar, Biro Umum Rp304,28 miliar, Biro Organisasi Rp5,44 miliar, dan Biro Hukum Rp2,67 miliar.
