“Jangan masuk musim hujan lalu persoalan kemarau dilupakan. Justru ketika hujan mulai datang, pekerjaan membangun ketahanan air harus dimulai,” ujarnya.
Deni juga mendorong penguatan koordinasi BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, BMKG, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peta risiko hingga tingkat desa.
Ia menegaskan, mitigasi harus menjadi prioritas anggaran agar jumlah desa yang mengalami krisis air, luas karhutla, dan waktu respons penanganan dapat membaik pada musim kemarau 2027. (caa)
