Dalam proses tersebut, para pedagang disebut telah menyatakan kesediaan meninggalkan lokasi ketika lahan mulai digunakan untuk pembangunan.
Upaya mencari solusi juga dilakukan melalui tawaran relokasi ke sejumlah SWK.
Namun, pemerintah menilai setiap lokasi memiliki kondisi berbeda sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan para pedagang.
Camat Wiyung, Budiono, juga mengakui persoalan tersebut tidak sederhana.
Pemerintah harus memperhitungkan potensi keberatan dari pihak lain apabila pedagang kembali berjualan di lokasi yang memiliki kepentingan pemanfaatan lahan.
Menanggapi persoalan tersebut, Komisi B DPRD Surabaya menyiapkan sejumlah opsi sementara.
Machmud menyatakan pihaknya akan kembali mengundang RW 01 dan RW 02 Kelurahan Babatan, Dinkopumdag, BPKAD, serta Dishub untuk membahas persoalan PKL Waduk Unesa.
Selain membahas relokasi ke SWK, lurah dan camat diminta mencari alternatif lokasi usaha sementara.
Satpol PP juga akan mencarikan titik berjualan di Jalan Kedungdowo pada malam hari, serta Jalan Genteng Besar dan kawasan Tugu Pahlawan pada pagi hari.
Skema tersebut direncanakan dapat diberlakukan hingga 31 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan adanya diskresi khusus di lokasi-lokasi yang ditawarkan.
Meski begitu, solusi sementara tersebut belum menyelesaikan persoalan utama.
