Kegiatan itu harus menjadi ruang komunikasi untuk menyerap aspirasi sekaligus mencari solusi atas persoalan warga, bukan sekadar agenda seremonial.
Salah satu penekanan Kapolda ialah memperbaiki mekanisme penanganan laporan masyarakat.
Personel Reserse, Lalu Lintas, Pamapta, dan fungsi terkait diminta mengoptimalkan pelayanan di tempat kejadian perkara (TKP), termasuk pembuatan laporan polisi dan pemeriksaan saksi di lokasi apabila memenuhi ketentuan serta memungkinkan dilakukan.
“Jadi orang datang ke TKP membawa laptop, udah dapat nomor LP-nya dan sebagainya, lalu dibuatkan LP di sana. Jadi kita tidak lagi menunggu orang mau lapor itu harus datang ke SPKT,” jelasnya.
Pola pelayanan jemput bola tersebut diharapkan memudahkan warga dalam melaporkan perkara tanpa harus selalu mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
Roy juga meminta Polda memberikan dukungan kepada polres dalam menangani perkara menonjol, baik melalui penguatan personel maupun dukungan penanganan perkara.
Di sisi penegakan hukum, Kapolda meminta jajarannya bertindak tegas terhadap kejahatan jalanan, peredaran narkotika, perjudian, begal, pemerasan, dan tindak pidana lain yang mengganggu keamanan masyarakat.
Ketegasan itu tetap harus dijalankan secara profesional, sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
Roy juga mendorong pencegahan sejak dini terhadap anak-anak dan pelajar yang berpotensi terlibat perilaku menyimpang.
Upaya tersebut perlu dilakukan melalui identifikasi, pembinaan, serta kerja sama dengan pihak terkait.
Perhatian terhadap kelompok rentan turut ditekankan dalam arahan tersebut.
