“Saya mendapat bukti dari pengurus sendiri. Mereka itu kompak kalau satu kepentingan, tapi saling bocorkan kalau ada yang tidak terakomodir. Bahkan ada pesan WhatsApp pengurus yang menunjukkan pengusulan pembebas tugasan saya dilakukan diam-diam,” jelas Achmad.
Tidak berhenti di persoalan dirinya, Achmad juga mengaitkan konflik tersebut dengan perubahan sejumlah posisi di internal PDIP Surabaya.
Ia menuding ada skenario pergantian sejumlah pengurus, termasuk Ketua DPRD Surabaya saat itu, Adi Sutarwijono.
“Semua ini didesain. Bahkan bendahara cabang, Raden Taru Sasmito, disiapkan untuk PAW saya, dan Adi Sutarwijono digantikan oleh Anas Karno,” tuturnya.
Seluruh tudingan tersebut merupakan pernyataan Achmad mengenai konflik internal partai.
Data yang tersedia dalam pemberitaan tersebut tak dengan sendirinya membuktikan seluruh tudingan yang disampaikannya.
Yang kemudian terjadi adalah persoalan Achmad tidak berhenti pada konflik terbuka dengan Armuji.
Statusnya di struktur DPC lebih dulu berakhir melalui keputusan pembebastugasan pada April 2025, kemudian konflik mencuat ke publik lewat aksi di Jalan Setail pada Juli 2025.
Kini, lebih dari setahun setelah konflik tersebut mencuat, posisi Achmad di PDI Perjuangan kembali berubah.
DPP PDI Perjuangan menetapkan surat pemecatannya pada 4 September 2026.
Surat itu diterima Sekretariat DPC PDI Perjuangan Surabaya pada 11 September 2026.
Dengan keputusan tersebut, Achmad Hidayat tidak lagi berstatus sebagai kader PDI Perjuangan.
Rangkaian ini membuat konflik Achmad bukan hanya soal satu aksi di depan kantor partai.
