Sistem tersebut digunakan untuk mengintegrasikan sekaligus memverifikasi data penerima bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Ini memang penting, Bu. Saat ini Kabupaten Tegal sedang menjadi pilot project digitalisasi Bansos. Melalui digitalisasi ini, data penerima bantuan seperti PKH, BPNT, dan BPJS akan terintegrasi dan diverifikasi kembali,” jelasnya.
Proses tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Integrasi data diharapkan membantu pemerintah melihat kondisi penerima bantuan secara lebih akurat.
“Data tersebut terintegrasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, BPN, dan PLN. Jadi, penerima bantuan yang teridentifikasi memiliki kondisi ekonomi yang sudah mampu atau terindikasi menggunakan rekening untuk judi online dapat dikeluarkan dari sasaran penerima bansos,” katanya.
Masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan tetap dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos.
Pemerintah desa juga dapat menjadi tempat pertama untuk melakukan klarifikasi karena memiliki operator data bantuan sosial.
“Lebih baik masyarakat dapat melaporkannya melalui pemerintah desa karena di desa terdapat operator data bantuan sosial yang dapat melakukan pengecekan dan memastikan kondisi penerima bantuan,” ungkapnya.
Pelatihan tersebut menempatkan keluarga sebagai salah satu benteng awal menghadapi risiko ruang digital.
Kader TP PKK diharapkan dapat meneruskan edukasi tersebut ke keluarga dan lingkungan masing-masing.
Dengan begitu, pencegahan judi online dan pinjaman online ilegal tidak berhenti pada pembatasan akses.
