“Program MBG ini sangat bagus. Tapi, agar pelaksanaannya lebih optimal, alangkah baiknya jika pengelolaannya diserahkan langsung kepada pihak sekolah atau pondok pesantren,” ujar Rasiyo.
Menurutnya, pihak sekolah maupun pengurus pondok pesantren merupakan pihak yang paling memahami kondisi anak didik dan para santri. Jika mereka diberi tanggung jawab langsung dalam menyelenggarakan kegiatan MBG, proses distribusi akan jauh lebih efektif dan akuntabel.
Rasiyo juga menyoroti keterbatasan struktur Badan Gizi Nasional (BGN) yang belum menjangkau tingkat bawah secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia mendorong agar BGN berkolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah.
“BGN kan tidak punya struktur sampai di level paling bawah. Maka dari itu, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Sekolah, hingga pimpinan pondok pesantren harus dilibatkan secara bersama-sama dalam pengawasan. Jika semua elemen ini bersinergi, hasilnya pasti sangat bagus,” terangnya.
Anggota komisi E DPRD Jatim itu menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar program-program strategis pemerintah betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. “Harapan kita bersama tentu adalah efisiensi anggaran, sehingga masyarakat yang memang memerlukan bisa diutamakan,” pungkasnya.
