Pengalamannya di parlemen kemudian mengantarkan Puan ke kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada periode 2014–2019, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Setelah lima tahun berada di kabinet, Puan kembali ke parlemen dan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI pada periode 2019-2024.
Pada periode DPR RI 2024–2029, Puan kembali dipercaya memimpin lembaga legislatif. Tahun 2026 menjadi bagian dari perjalanan periode keduanya sebagai Ketua DPR RI.
Dalam berbagai agenda parlemen sepanjang 2026, Puan aktif memimpin rapat paripurna dan menyampaikan arah kerja DPR dalam bidang legislasi, pengawasan serta penganggaran.
Pada pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Puan menyoroti pentingnya menjaga ruang publik dari politik kebencian, polarisasi dan informasi yang dapat memecah belah masyarakat.
Ia juga menyinggung derasnya perkembangan ruang digital yang membuat masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap informasi dan penyampaian aspirasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks dan polarisasi.
Soroti Legislasi dan Kepentingan Nasional
Di tengah dinamika politik nasional, Puan juga menekankan pentingnya proses pembentukan undang-undang yang mengutamakan kepentingan nasional.
Menurutnya, agenda legislasi tidak boleh hanya berpijak pada kepentingan kelompok, sektoral maupun kepentingan jangka pendek. DPR dan pemerintah harus memastikan proses pembentukan kebijakan memiliki orientasi jangka panjang bagi negara dan masyarakat.
