Ditanya penyebab masih adanya rekanan yang terkena black list, menurut Erna mayoritas disebabkan faktor finansial pada internal rekanan. “Biasanya kemampuan finansial kurang diperhitungkan. Rekanan menerima banyak proyek sehingga keteteran saat pengerjaan di lapangan,” terang alumnus ITS ini.
Erna menampik asumsi bahwa rumitnya birokrasi di Pemkot sebagai biang gagalnya suatu proyek. Pasalnya, DPUBMP sudah memberikan kemudahan bagi rekanan. Salah satunya dengan menyediakan enam unit komputer yang tersebar di tiga ruangan di kantor DPUBMP Surabaya. “Keenam komputer itu untuk membantu proses pencairan pembayaran kepada rekanan. Ditambah, kami membuka desk untuk melayani informasi yang diperlukan oleh rekanan,” ujarnya.
Meski masih ada rekanan yang di black list dan dikenai denda keterlambatan, namun tidak semua rekanan bermasalah. Dikatakan Erna, ada pula rekanan yang berprestasi. Dia mencontohkan, rekanan yang menggarap proyek akses jalan menuju stadion Gelora Bung Tomo (GBT). “Padahal proyek tersebut ikut lelang bulan September, tapi sekarang sudah mau selesai. Progresnya dapat dikatakan cukup cepat,” ucap Erna.(mnhdi/cn02)



