Deni menegaskan, capaian pemerintah yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan perlu dilihat secara objektif.
Menurutnya, angka-angka tersebut harus dibandingkan dengan kondisi faktual di masyarakat. Ia mendorong pemerintah membuka data yang lebih komprehensif sehingga keberhasilan program dapat diukur secara transparan.
“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” katanya.
Deni juga mendorong pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus ekonomi, untuk mengukur dampak program pemerintah secara lebih objektif.
Ia mengatakan DPRD Jatim akan terus melihat bagaimana program-program prioritas pemerintah dijalankan di lapangan.
“Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkas Deni.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan komitmennya melanjutkan program MBG sebagai bagian dari upaya mengatasi stunting dan gizi buruk.
Prabowo menyebut masih terdapat daerah dengan angka stunting yang tinggi. Karena itu, program MBG akan terus dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi. “Saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi,” ujar Prabowo.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyampaikan pemerintah telah mendirikan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih, dengan sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi optimal.
Pemerintah menargetkan jumlah Koperasi Desa Merah Putih mencapai 30.000 unit pada akhir tahun.
