“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegas Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim.
Menurut Deni, pengawasan menjadi semakin penting mengingat anggaran MBG sangat besar. Jangan sampai anggaran yang berasal dari uang rakyat tidak memberikan hasil maksimal.
“Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” katanya.
*Koperasi Desa Merah Putih Juga Perlu Dievaluasi*
Selain MBG, Deni menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang turut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan.
Ia mengakui capaian yang disampaikan Presiden terlihat besar. Namun, menurut Deni, pemerintah tetap perlu membuka data secara menyeluruh mengenai kondisi riil koperasi tersebut.
Pertanyaan utamanya, kata dia, bukan hanya berapa jumlah KDMP yang telah dibangun, tetapi berapa yang benar-benar sudah beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan.
“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,” ujarnya.
Deni mengingatkan, program KDMP juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa karena pembangunan koperasi tersebut menggunakan skema dana desa yang harus diangsur selama enam tahun.
Karena itu, transparansi mengenai perkembangan dan hasil program menjadi penting agar masyarakat mengetahui apakah investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi desa.
