“Benar ada dugaan atas kasus tersebut dan kami sedang melakukan penyelidikan kepada mereka, namun dua dosen dan satu dekan tersebut statusnya tidak dipecat dari status PNS. Hanya kami berhentikan sementara dari jabatan strukturalnya, yang berkaitan juga masih mengajar di ITS,” jelas Joni.
Joni meyakini adanya salah komunikasi atau salah kutip dari media terkait atas apa yang dinyatakan oleh Menristekdikti tersebut.
“Saya sudah komunikasikan dengan Pak Menteri (Menristekdikti, red), karena memecat seseorang dari status PNS-nya itu tidak mudah. Kita harus memeriksa pelanggaran tersebut, mengacu pada pelanggaran apa, itu harus detail,” papar guru besar Teknik Lingkungan ini.
Menurut Joni, ITS saat ini juga sudah membentuk tim Bina Khusus untuk mengaji lebih dalam terhadap dosen dan dekan ITS yang terlibat dengan HTI. Tim Bina Khusus ini terdiri dari Wakil Rektor, dari biro hukum, para wakil dekan dan beberapa ahli lainnya.
“Mereka akan menyelidiki kasus ini dan akan memberikan arahan kepada saya untuk selanjutnya saya usulkan kepada Pak Menteri,” sambungnya.
Joni juga mengatakan, terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ITS tidak mau diklaim sebagai kampus radikal.
