“SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Artinya, negara juga harus memastikan industri mampu menyerap mereka. Pendidikan dan dunia usaha tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 24,25 juta orang, meningkat sekitar 388,04 ribu orang dibandingkan Februari 2025.
Dari total 25,14 juta angkatan kerja, sebanyak 96,45 persen telah bekerja, sedangkan sekitar 892,64 ribu orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pun turun menjadi 3,55 persen, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 74,78 persen.
Meski demikian, politisi senior yang akrab disapa Bunda Renny itu mengingatkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja harus dibarengi peningkatan kualitas pekerjaan. Ia menyoroti masih dominannya sektor informal dibandingkan sektor formal.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita membutuhkan lebih banyak investasi produktif yang mampu menciptakan pekerjaan formal dengan penghasilan layak, perlindungan tenaga kerja, dan jenjang karier yang jelas,” katanya.
Bunda Renny juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pendidikan vokasi melalui penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, perluasan program magang, sertifikasi kompetensi, hingga penguatan kemitraan antara sekolah dan dunia usaha.
