Menurutnya, proses penyusunan RDTR tidak hanya menyelaraskan aspek tata ruang, tetapi juga mengintegrasikan berbagai program pembangunan lintas sektor. Salah satu perhatian utama adalah sinkronisasi dengan upaya penanganan banjir di Kota Surabaya.
Untuk itu, DPRKPP telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, antara lain Bappeda, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami sudah berkoordinasi dengan lintas sektoral. Data dari masing-masing instansi, termasuk kajian kawasan rawan bencana dari BPBD, kami sinkrongkan sebagai bahan analisis tim konsultan dalam menyusun RDTR,” jelasnya.
Selain pengendalian banjir, dokumen RDTR 2026 juga disiapkan untuk mengakomodasi pengembangan sistem transportasi perkotaan. Sejumlah rencana proyek strategis telah dimasukkan, di antaranya jalur kereta api yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan flyover Taman Pelangi, hingga rencana pembangunan Tol Surabaya Eastern Ring Road (SEER) yang saat ini masih berada pada tahap studi kelayakan.
