Di sektor pembangunan fisik, Fraksi PKS mengapresiasi realisasi Belanja Modal yang mencapai 92,47 persen. Namun, FPKS menilai masih terdapat pekerjaan rumah pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang realisasinya baru mencapai 86,64 persen atau menjadi yang terendah dibanding komponen belanja modal lainnya.
Menurut Puguh, pembangunan infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pelayanan publik. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat. Serapannya perlu terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh Jawa Timur,” tegasnya.
FPKS juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran pada tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap pembahasan pertanggungjawaban APBD ini tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Puguh. (caa)
