FPKS juga mencatat bahwa tingkat realisasi belanja tahun 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 96,14 persen. Penurunan serapan tersebut dinilai menjadi sinyal perlunya perbaikan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Selain itu, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap realisasi Belanja Pegawai yang hanya mencapai 89,56 persen. Menurut Puguh, pemerintah perlu menjelaskan penyebab rendahnya serapan tersebut sekaligus memastikan belanja pegawai benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Belanja Operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur APBD. Karena itu efisiensi belanja rutin harus terus ditingkatkan, tetapi rendahnya realisasi belanja pegawai juga perlu mendapat penjelasan agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
