Ali Kuncoro menjelaskan, penyesuaian sistem kerja ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap kebijakan nasional. Langkah WFH ini diambil secara responsif oleh pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global serta menekan dampak volatilnya harga minyak dunia yang sedang melonjak signifikan.
“Secara prinsip ini kan kebijakan nasional. Kebijakan ini karena tentu berdasarkan untuk merespons atas ketidakpastian global, di mana harga minyak dunia kan ada kenaikan yang cukup signifikan dan kondisi sangat volatil. Setwan akan patuh dan sami’na wa atha’na,” tegasnya.
Ia menambahkan, esensi dari kebijakan ini bukan meliburkan pegawai, melainkan memindahkan ruang kerja. Hari apa pun yang dipilih, kinerja pelayanan terhadap pimpinan dewan, anggota legislatif, dan masyarakat luas dipastikan tetap produktif dan aktif.
Kesiapan Setwan Jatim dalam menerapkan WFH Jumat juga didorong oleh kesuksesan hasil evaluasi pelaksanaan WFH yang sebelumnya diterapkan setiap hari Rabu, selama tiga bulan terakhir. Selama masa tersebut, Sekretariat DPRD Jatim terbukti mampu mencatatkan angka efisiensi anggaran dan energi yang cukup besar.
Berdasarkan data internal, uji coba WFH berhasil memangkas konsumsi air rata-rata hingga 15 persen. Sementara untuk sektor kelistrikan, Setwan mencatat penghematan sebesar 9 persen.
